Perpajakan : Daftar Lengkap Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

KODE AKUN PAJAK 411211

Dibawah ini Daftar Kode Akun Pajak 411211 untuk jenis PPN Dalam Negeri. Dalam tabel tersebut, memuat Kode Jenis Setoran (KJS), Jenis Setoran dan Keterangan

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.
104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
	Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan	untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
105	Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar	untuk pembayaran pajak untuk Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar.
106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
121	pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas	untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan
122	pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas	untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.
300	STP PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.
310	SKPKB PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri. 311 SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean untuk pembayaran jumlah yang masih harus
312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
313	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
314	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.
321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
324	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
500	PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
900	Pemungut PPN Dalam Negeri NonBendaharawan	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa