Perpajakan : Daftar Lengkap Kode Akun Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor

KODE AKUN PAJAK 411212

Dibawah ini Daftar Kode Akun Pajak 411212 untuk jenis PPN Impor. Dalam tabel tersebut, memuat Kode Jenis Setoran (KJS), Jenis Setoran dan Keterangan

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Setoran Masa PPN Impor	untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP.
106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
121	pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas	untuk pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan
122	pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas	untuk pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Impor.
300	STP PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Impor.
310	SKPKB PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Impor.
320	SKPKBT PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
500	PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPN Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pembayaran PPN Impor	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
900	Pemungut PPN Impor non Bendaharawan	untuk pembayaran PPN impor yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan
910	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBN	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN
920	Pemungut PPN Impor Bendaharawan APBD	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD
930	Pemungut PPN Impor Bendaharawan Dana Desa	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa