Perpajakan : Daftar Lengkap Kode Akun Pajak 411612 Untuk Penjualan Benda Materai

KODE AKUN PAJAK 411612

Dibawah ini Daftar Kode Akun Pajak 411612 Untuk Penjualan Benda Materai. Dalam tabel tersebut, memuat Kode Jenis Setoran (KJS), Jenis Setoran dan Keterangan

KJS	Jenis Setoran	Keterangan
100	Penjualan Benda Meterai	untuk pembayaran penjualan Benda Meterai.
106	Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp Benda Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Benda Meterai.
300	STP Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Benda Meterai.
310	SKPKB Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Benda Meterai.
300	STP Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Bea Meterai.
310	SKPKB Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Bea Meterai.
320	SKPKBT Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Bea Meterai.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
500	Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran penjualan Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang KUP.
501	Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran penjualan Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran penjualan Benda Meterai	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.